DBS Diserang Isu Tak Berizin, Pemilik: “Kami Punya Legalitas Lengkap”
Pojoksulsel.com, Makassar — Menanggapi pemberitaan yang sempat mencuat di sejumlah media daring mengenai tudingan bahwa produk Deloxa Beauty Skin (DBS) tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemilik usaha berinisial WS akhirnya angkat bicara.
Dalam sesi klarifikasi yang digelar di sebuah kafe di Jalan Andi Pettarani, Kota Makassar, pada Minggu (20/7/2025), WS menyampaikan bahwa informasi yang menyebut produk miliknya ilegal adalah tidak benar dan menyesatkan. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian produk Deloxa Beauty Skin telah memiliki kelengkapan legalitas, termasuk sertifikasi resmi dari BPOM.
“Saya ingin meluruskan informasi yang beredar. Produk Deloxa Beauty Skin yang kami pasarkan telah melalui uji kelayakan dan mendapatkan izin edar resmi dari BPOM. Tuduhan yang menyebut sebaliknya jelas tidak berdasar dan sangat merugikan nama baik usaha kami,” ujar WS di hadapan sejumlah awak media.
WS juga menyampaikan bahwa pihaknya siap menunjukkan seluruh dokumen pendukung yang membuktikan legalitas produk DBS. Ia berharap agar pihak-pihak yang menyebarkan informasi keliru tersebut dapat melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka, guna menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap produk lokal yang sedang berkembang.
Lebih lanjut, WS mengaku bahwa pemberitaan negatif tersebut berdampak pada kepercayaan konsumen serta mitra distribusi. Meski demikian, ia memastikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjaga kualitas produk dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan produk perawatan kulit yang aman dan berizin.
“Kami berkomitmen menghadirkan produk kecantikan yang aman, berkualitas, dan terdaftar resmi. Seluruh proses produksi dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh otoritas berwenang,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, WS berharap agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia juga mengajak media untuk lebih bijak dalam menyampaikan informasi, terutama yang berpotensi merugikan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang sedang bertumbuh. (And)
Leave a Reply Cancel reply