Keterlambatan Gaji dan Maraknya “Laskar Siluman” di Dishub Makassar
Pojoksulsel.com, Makassar – Sejumlah pegawai honorer di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi secara berulang. Meski beban kerja mereka semakin bertambah, hak mereka sebagai pekerja justru tidak dipenuhi tepat waktu. Kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya masuknya pegawai honorer yang tidak jelas status dan penempatannya, yang oleh banyak pegawai disebut sebagai “laskar siluman.”
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keterlambatan gaji ini bukan kali pertama terjadi. Dalam tiga bulan terakhir, pembayaran gaji pegawai honorer kerap mengalami kendala tanpa kejelasan alasan yang pasti. Sejumlah pegawai bahkan mengaku harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat ketidakpastian pembayaran tersebut.
Selain itu, muncul fenomena “laskar siluman,” yaitu pegawai yang tiba-tiba masuk ke dalam daftar tenaga honorer tanpa prosedur yang jelas. Jumlah mereka disebut telah mencapai ratusan orang dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Kehadiran mereka menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pegawai lama, terutama karena mereka tidak memiliki tugas yang jelas namun tetap terdaftar sebagai bagian dari instansi.
Seorang pegawai honorer yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan jabatan mereka untuk memainkan peran dalam perekrutan tenaga honorer.
“Jadi di kantor itu memang ada bidang yang memegang peranan penting seperti keuangan dan kepegawaian, dan mereka memanfaatkan semua jabatan,” ujarnya pada Rabu (12/2/2025).
Pegawai tersebut juga menyoroti bahwa masuknya “laskar siluman” ini berpotensi semakin membebani anggaran gaji tenaga honorer yang seharusnya dialokasikan secara transparan. Jika terus dibiarkan, kondisi ini bisa berujung pada semakin panjangnya keterlambatan pembayaran gaji bagi tenaga honorer yang memang sudah bekerja sesuai tugasnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dishub Kota Makassar terkait dugaan permainan dalam pengelolaan tenaga honorer maupun keterlambatan gaji. Namun, para pegawai berharap ada transparansi dari instansi terkait, terutama dalam hal penggajian dan perekrutan tenaga honorer.
Dengan semakin banyaknya keluhan dari pegawai, diharapkan pemerintah daerah dan pihak berwenang segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan sistem administrasi kepegawaian agar kejadian serupa tidak terus berulang. (And)
