Prabowo Targetkan Penghematan APBN Rp306 Triliun, Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan Seremoni
Pojoksulsel.com Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Langkah ini diambil melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas, kegiatan seremoni, dan pengeluaran tidak mendesak di kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda).
Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.
Presiden menegaskan bahwa penghematan tersebut tidak akan menyentuh anggaran untuk gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos), yang tetap menjadi prioritas utama.
Dalam inpres tersebut, Prabowo menetapkan dua langkah utama untuk mencapai target penghematan.
Pertama, memotong belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun. Kedua, mengurangi alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Penghematan ini bertujuan untuk memangkas pengeluaran yang dinilai tidak mendesak, seperti perjalanan dinas yang berlebihan dan acara seremonial yang bisa dihindari.
Presiden juga meminta seluruh kementerian segera menyusun rencana penghematan dan melaporkannya kepada DPR RI serta Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
“Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi masing-masing kementerian/lembaga yang telah disetujui kepada Menteri Keuangan,” tegas Prabowo dalam Inpres tersebut.
Langkah Presiden Prabowo ini mendapat dukungan penuh dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohammad Hekal, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis yang sudah seharusnya dilakukan sejak lama.
“Ya bagus, harusnya sudah dari dulu,” ujar Hekal, yang juga Ketua DPP Partai Gerindra.
Namun, ia mengingatkan agar kementerian dan lembaga tetap menjaga kualitas program yang telah direncanakan meskipun ada pemangkasan anggaran.
“Yang penting output (kinerja) K/L jangan turun. Target-target pencapaian tetap kita tuntut. Yang diminta potong kan yang tidak efisien, seperti perjalanan dinas yang kurang penting serta seremoni yang sebenarnya bisa memanfaatkan teknologi,” tambahnya.
Hekal menegaskan bahwa dana hasil penghematan akan diarahkan untuk mendukung proyek strategis Presiden Prabowo yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi.
Proyek-proyek tersebut dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Tentu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kita harus selalu meningkatkan kualitas belanja. Ini (penghematan anggaran negara) wujud nyata ke arah itu.
Dana akan dikonsentrasikan untuk berbagai proyek Andalan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Kebijakan efisiensi ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan menekan pengeluaran yang tidak mendesak, pemerintah berharap belanja negara menjadi lebih terarah, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan posisi Indonesia saat ini, efisiensi bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan. Kita perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal,” tambah Hekal.
Langkah penghematan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keuangan negara, tetapi juga menjadi wujud nyata reformasi anggaran yang pro-rakyat dan berorientasi pada hasil.
Presiden Prabowo optimistis bahwa kebijakan ini akan membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Leave a Reply