Viral Bocah di Gowa Ambil Kue Sisa Pejabat, Netizen: Potret Ketimpangan Sosial
POJOKSULSEL.com – Sebuah video pendek dari perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mendadak viral di media sosial.
Video berdurasi sekitar satu menit itu memperlihatkan seorang bocah kecil memungut kue sisa para tamu undangan dan pejabat, yang masih berada di dalam kotak, lalu membungkusnya dengan kantong plastik.
Momen tersebut membuat banyak warganet terenyuh sekaligus geram. Bagi sebagian orang, peristiwa ini menjadi potret nyata kesenjangan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat.
“Beginilah wajah nyata negeri ini. Anak kecil harus memungut sisa makanan pejabat, sementara para wakil rakyat hidup mewah,” tulis salah seorang netizen dalam komentar yang viral.
Video ini dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial, memicu diskusi publik yang luas.
Banyak warganet menilai ironi perayaan kemerdekaan yang seharusnya penuh kegembiraan, namun justru menyajikan pemandangan kontras antara rakyat kecil dan kehidupan elite politik.
Kemarahan warganet semakin menguat karena video tersebut muncul di saat isu kenaikan gaji anggota DPR sedang ramai diperbincangkan.
Publik membandingkan nasib rakyat kecil yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sementara para pejabat dan wakil rakyat menerima gaji fantastis hingga ratusan juta rupiah per bulan.
“Di saat rakyat berebut makanan, gaji pejabat justru melonjak. Ironi kemerdekaan,” komentar akun lain yang ikut membagikan video tersebut.
Tak sedikit yang menyebut peristiwa ini sebagai simbol ketimpangan sosial yang makin kentara di tengah perayaan HUT ke-80 RI.
Momentum yang seharusnya menguatkan rasa persatuan dan kebersamaan justru menyisakan cerita miris.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara acara terkait kejadian tersebut.
Namun, video bocah yang memungut makanan sisa ini telah terlanjur menjadi sorotan publik dan memantik perdebatan soal keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, hingga tanggung jawab moral pejabat terhadap masyarakat kecil. (*)
