Analisis: Polemik Ijazah hingga Mundur Gibran Jadi Momentum Evaluasi Tata Kelola Negara

Pojoksulsel.com, Makassar, Sabtu, 14/11/2026 — Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga pengunduran dirinya menjadi momentum evaluasi tata kelola negara menurut aktivis Nur Afni.

Latar Belakang Pengunduran Diri Gibran

Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2026 tidak menemukan bukti meyakinkan ijazah Gibran setara SMA.
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Keputusan itu memunculkan desakan pengunduran diri dan wacana pemakzulan di DPR.
Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR.
Presiden Prabowo mengonfirmasi penerimaan surat dan menghormati keputusan Gibran.
Prabowo menyebut keputusan berkaitan perkembangan hukum persyaratan konstitusional pencalonan wakil presiden.

Tinjauan Teori dan Perspektif Islam

Nur Afni menilai legitimasi legal-rasional menurut Max Weber teruji dalam kasus ini.
Jabatan publik harus dijalankan dengan kepatuhan hukum bukan semata popularitas atau hubungan keluarga.
Jika aturan diterapkan berbeda karena kekuatan politik kepercayaan masyarakat ke institusi melemah.
Kekayaan berisiko menjadi kekuatan politik melindungi kepentingan kelompok menurut Jeffrey Winters.
Politik mahal membuka ruang oligarki dan konflik kepentingan.
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Ayat An Nisa 58 menegaskan prinsip amanah dan keadilan dalam penunjukan pejabat dan penegakan hukum.
Hadis Nabi saw menjadikan setiap pemimpin sebagai pengurus yang dimintai pertanggungjawaban.
Konsep Islam kaffah dan Khilafah ditawarkan sebagai solusi sistemik tata kelola.
Khilafah menuntut pengawasan penguasa penegakan hukum adil dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Perubahan menuju tata kelola berlandaskan Islam ditempuh melalui dakwah pendidikan dan proses damai.

LLDIKTI Wilayah IX Sosialisasikan KIP Kuliah 2025 di STIEM Bongaya

18 hours

Polemik ijazah hingga surat pengunduran diri Gibran semestinya jadi momentum evaluasi bersama menurut Nur Afni.
Persoalan ini bukan alasan menghakimi tanpa proses adil tapi kesempatan menguji sistem politik.
Negara baik butuh sistem yang menjamin hukum berlaku adil kekuasaan bukan alat segelintir orang.
Kesejahteraan rakyat jadi tanggung jawab utama dalam pandangan Islam.
Cita-cita itu menuntut kesungguhan menjadikan syariat Allah pedoman kehidupan termasuk pengaturan negara.