Kesehatan dan Ekonomi Terancam Karhutla, Solusi Islam Ditawarkan sebagai Jalan Keluar Sistemik
Pojoksulsel.com, Makassar, Minggu, 15/11/2026 — Kebakaran hutan dan lahan mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat dengan angka kematian polusi naik 42 persen dan kerugian triliunan rupiah, sementara solusi tata kelola berbasis prinsip Islam ditawarkan sebagai jalan keluar sistemik.
Angka Kematian dan Kerugian Ekonomi Meningkat Drastis
Polusi udara akibat karhutla diduga menyebabkan 5.300 kematian pada September 2026.
Angka tersebut naik 42 persen dibandingkan estimasi sebelumnya.
Sebanyak 3.560 jiwa di antaranya berkaitan langsung dengan polusi karhutla.
Data dikutip dari laporan Kompas.id.
Kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp29,54 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Data tersebut berasal dari penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Partikulat Halus Memperluas Jangkauan Bahaya
Partikulat PM2,5 dari asap karhutla terbawa angin menyebar ke berbagai wilayah.
Hal ini memperluas paparan polusi udara bagi masyarakat luas.
“Partikulat halus yang dihasilkan asap karhutla dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara,” kata Marcellinus Mandira Budi Utomo, Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Minggu, 15/11/2026.
Dampak kesehatan bersifat jangka panjang berupa gangguan paru kronis hingga kanker paru.
Masyarakat Kecil Tertekan Himpitan Biaya Hidup
Pedagang keliling dan pengemudi ojek daring merasakan turunnya pendapatan akibat kabut asap.
Mereka menghadapi biaya hidup naik sementara penghasilan berkurang.
Banyak masyarakat menguras tabungan hingga terjerat utang.
Kondisi ini mendorong kerentanan ekonomi yang lebih dalam.
Hutan sebagai Komoditas versus Amanah Umum
Penulis Dian Pratiwi menilai sistem kapitalisme memandang hutan hanya sebagai komoditas.
Pembakaran dilakukan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan.
Negara dinilai zalim karena lambat penanganan dan regulasi cenderung menguntungkan korporasi.
Peran negara tergeser menjadi pembuat regulasi yang berpihak pada pemilik modal.
Prinsip Negara Pelindug dan Kepemilikan Umum dalam Islam
Dalam pandangan Islam negara bertindak sebagai raa’in dan junnah yaitu pengurus dan pelindung rakyat.
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya,” diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim.
Negara wajib melindungi kesehatan, keamanan, dan perekonomian warga dari bahaya karhutla.
Sumber daya alam termasuk hutan termasuk kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai eksklusif.
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api,” diriwayatkan dari Abu Dawud.
Pengelolaan hutan harus memperhitungkan dampak lingkungan selaras larangan berbuat kerusakan di bumi.
Kewajiban Negara Mitigasi, Layanan Gratis, dan Sanksi Tegas
Negara wajib mengerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut.
Negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak.
Pelaku pembakaran baik korporasi maupun individu harus mendapat sanksi tegas tanpa pandang bulu.
Termasuk pejabat yang terbukti terlibat dalam kasus karhutla.
Mengganti Sistem dari Akar Masalah
Karhutla merupakan salah satu gejala kegagalan sistem kapitalisme.
Penulis berpendapat solusi tunggal adalah menerapkan aturan Islam secara kafah.
Kembali ke Al-Qur’an dan hadis diharapkan membawa kehidupan pada keberkahan.




