Ketersediaan Pupuk Dipertanyakan, DPRD Pangkep Lakukan Peninjauan
PANGKEP — Ketua Komisi II DPRD Pangkep, H. Lutfi Hanafi, meninjau langsung ketersediaan pupuk di Desa Taraweang sebagai tindak lanjut atas keluhan petani terkait terbatasnya pupuk bersubsidi.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan di Kantor Desa Taraweang pada Senin (5/1/2026) untuk memastikan kondisi distribusi pupuk di lapangan sekaligus menyerap informasi langsung dari pemerintah desa.
H. Lutfi Hanafi menegaskan bahwa pupuk merupakan kebutuhan mendasar petani yang sangat menentukan produktivitas pertanian, sehingga persoalan ketersediaannya harus mendapat perhatian serius.
“Kami ingin memastikan secara langsung kondisi di lapangan dan mendengar penjelasan pemerintah desa terkait distribusi pupuk kepada petani,” ujar Lutfi Hanafi.
Menurutnya, laporan masyarakat yang diterima Komisi II DPRD menunjukkan adanya keterbatasan pupuk yang dirasakan petani, terutama menjelang dan saat musim tanam. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat hasil produksi pertanian jika tidak segera ditangani.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Taraweang, Amiruddin. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas kebutuhan pupuk petani serta kendala yang dihadapi dalam proses penyalurannya.
Amiruddin menyampaikan bahwa pemerintah desa selama ini telah berupaya menyalurkan pupuk sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, keterbatasan kuota pupuk bersubsidi menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi petani.
Ia juga mengapresiasi perhatian DPRD Pangkep terhadap persoalan pertanian di wilayahnya dan berharap kunjungan tersebut dapat mendorong lahirnya solusi yang konkret.
“Kami berharap ada perhatian serius agar kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi, sehingga aktivitas pertanian bisa berjalan lancar,” katanya.
Selain melakukan pertemuan formal, Ketua Komisi II DPRD Pangkep juga berdialog dengan aparat desa untuk memperoleh gambaran lebih detail mengenai mekanisme distribusi pupuk, mulai dari pendataan petani hingga proses penyaluran di lapangan.
Hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi II DPRD Pangkep untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi terkait, termasuk dinas teknis, guna mencari solusi atas permasalahan pupuk yang dikeluhkan petani di Desa Taraweang.
