Sekda Makassar Minta OPD Perkuat Koordinasi Pertahankan Capaian UHC
Pojoksulsel.com, Makassar, Jumat, 07/08/2026 — Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
Hal itu disampaikan saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Makassar bersama BPJS Kesehatan di Balai Kota Makassar, Jumat, 07/08/2026.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPKAD, Disdukcapil, Dinas Ketenagakerjaan, Bappeda, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Forum tersebut berfungsi sebagai wadah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program JKN di Kota Makassar.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Program JKN di Kota Makassar,” ujar Andi Zulkifly, Jumat, 07/08/2026.
“Kita juga harus mendengar berbagai permasalahan yang dihadapi setiap stakeholder agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran,” kata Andi Zulkifly, Jumat, 07/08/2026.
Tantangan Kepesertaan JKN
Sejumlah tantangan menjadi perhatian bersama dalam forum tersebut.
Tantangan itu meliputi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dan rendahnya tingkat keaktifan peserta bukan penerima upah.
Selain itu, mobilitas penduduk perkotaan, perpindahan domisili, dan validitas data kependudukan turut menjadi kendala.
“Data kependudukan harus terus dimutakhirkan karena menjadi dasar dalam memastikan kepesertaan JKN tetap aktif,” kata Andi Zulkifly, Jumat, 07/08/2026.
“Sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan OPD terkait menjadi sangat penting,” ujar Andi Zulkifly, Jumat, 07/08/2026.
Tindak Lanjut dan Target ke Depan
Sekda Zulkifly meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dinas Kesehatan diminta mempercepat penyelesaian kerja sama dan memastikan dukungan penganggaran bersama Bappeda serta BPKAD.
Dinas Ketenagakerjaan diminta memperkuat pengawasan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja.
Sementara itu, Dinas Sosial diminta mengkaji mekanisme pemutakhiran data peserta agar status keaktifan JKN masyarakat tetap terjaga.
“Anggaran saya kira sudah siap,” kata Andi Zulkifly, Jumat, 07/08/2026.
“Sekarang yang menjadi fokus kita adalah bagaimana mempertahankan kepesertaan dan keaktifan peserta JKN,” ujar Andi Zulkifly, Jumat, 07/08/2026.
“Saya minta seluruh OPD menindaklanjuti hasil rapat ini dan memperkuat koordinasi agar target UHC Kota Makassar tetap terjaga,” kata Andi Zulkifly, Jumat, 07/08/2026.
Berdasarkan data, jumlah penduduk ber-KTP Kota Makassar tercatat sekitar 1,49 juta jiwa.
Sebanyak 1.484.560 jiwa di antaranya telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan cakupan kepesertaan mencapai 99,60 persen.
Leave a Reply Cancel reply