Tri Minta Pemkot Makassar Prioritaskan PAUD dan Perbaiki Serapan Anggaran 2026
Sulseltimes.com, Makassar, Senin, 10/08/2026 — Anggota DPRD Kota Makassar Tri Sulkarnain Ahmad meminta Pemkot Makassar memprioritaskan kebutuhan pendidikan anak usia dini atau PAUD di daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, sekaligus memastikan anggaran 2026 terserap sesuai rencana.
Program PAUD Diminta Tidak Terhenti
Tri menilai Pemkot Makassar seharusnya melakukan perhitungan matang sejak tahap perencanaan agar program PAUD yang telah masuk dalam rencana kerja dapat direalisasikan sesuai jadwal.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pembangunan atau pelaksanaan PAUD, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan program yang telah direncanakan benar-benar berjalan.
“Kalau memang PAUD tersebut dibutuhkan sekali masyarakat, pemerintah kota harus berpikir mencarikan jalan dengan segera. Ataukah kalau memang sudah dihitung-hitung tidak mencukupi rentang waktu untuk dikerjakan, kenapa tidak dari awal,” kata Tri Sulkarnain, Anggota DPRD Kota Makassar, Senin, 10/08/2026.
Ia menegaskan, masyarakat harus menjadi pertimbangan utama ketika pemerintah menghadapi kendala dalam merealisasikan program.
Tri menyebut orang tua menjadi pihak yang paling terdampak apabila program PAUD tidak berjalan karena mereka membutuhkan fasilitas pendidikan anak usia dini di wilayah tempat tinggalnya.
“Kalau sampai tidak jalan, pertama yang terdampak pasti orang tua yang membutuhkan kehadiran PAUD di situ,” ujarnya.
Serapan Anggaran dan Risiko SiLPA
Selain dampak terhadap masyarakat, Tri menyoroti risiko tidak terserapnya anggaran program tersebut.
Menurutnya, anggaran yang tidak terealisasi berpotensi kembali menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA.
“Yang kedua, sudah pasti berpengaruh di serapan anggarannya pemerintah kota. Pasti jadi SiLPA lagi,” katanya.
Tri mengingatkan, SiLPA tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam menilai kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang tersedia.
Ia khawatir angka SiLPA Makassar kembali tinggi setelah DPRD memberikan catatan terkait rendahnya serapan anggaran.
“Jangan sampai tinggi lagi, meninggi lagi SiLPA tahun ini,” tegasnya.
Tri menyebut realisasi anggaran pada periode sebelumnya berada di kisaran 85 persen.
“Tahun lalu kan cuma 85 persen. Jangan sampai tahun ini terulang lagi,” ujarnya.
Perencanaan Program Perlu Diperkuat
Tri menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program.
Setiap program yang masuk dalam rencana kerja, kata dia, semestinya telah mempertimbangkan waktu pelaksanaan, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dalam tahun anggaran berjalan.
“Artinya kan orang-orang di bawahnya Pak Wali, dalam hal ini SKPD terkait, harusnya sudah berhitung. Ketika dimasukkan dalam rencana kerja, bulan berapa harus dijalankan,” katanya.
Ia mempertanyakan alasan program yang sejak awal telah masuk rencana kerja justru berpotensi tidak terlaksana karena keterbatasan waktu.
“Kalau begini, masa sudah dimasukkan dalam rencana kerja tiba-tiba dengan alasan rentang waktu. Nah, terus kenapa dimasukkan dalam rencana kerja kalau memang tidak bisa dilaksanakan?” ujar Tri.
Tri meminta Pemkot Makassar tidak hanya fokus menyusun program, tetapi juga memastikan setiap rencana memiliki skema pelaksanaan yang jelas.
Ia berharap pemerintah kota dapat memperbaiki perencanaan dan meningkatkan serapan anggaran agar kebutuhan PAUD masyarakat tidak terhambat serta persoalan SiLPA tidak kembali menjadi catatan dalam evaluasi pemerintah daerah.
Leave a Reply Cancel reply