5.250 Rumah Akan Diperbaiki di Sulbar, Gubernur Tegur Mamuju dan Pasangkayu
Pojoksulsel.com, Mamuju, Kamis, 06/08/2026 — Sebanyak 5.250 unit rumah tidak layak huni di Sulawesi Barat mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan anggaran Rp20 juta per unit pada tahun ini.
Alokasi dan Teguran Gubernur
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memimpin rapat koordinasi percepatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kantor Gubernur Sulbar.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu belum mencatatkan realisasi fisik sama sekali dari kuota yang ditetapkan.
“Ini saya lihat bahwa masing-masing kabupaten belum bisa menyelesaikan. Utamanya Mamuju, Pasangkayu masih nol. Saya minta ini menjadi perhatian kita,” kata Suhardi Duka, Kamis, 06/08/2026.
Sulawesi Barat memperoleh total 5.250 unit bantuan yang dibagi ke enam kabupaten.
Rinciannya adalah Majene 1.014 unit, Mamuju Tengah 1.050 unit, Polewali Mandar 1.003 unit, Mamasa 706 unit, Mamuju 777 unit, dan Pasangkayu 700 unit.
Kendala Verifikasi dan Target Lapangan
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Sulawesi II Recky Walter Lahope menjelaskan bahwa tidak semua calon penerima lolos proses verifikasi administrasi maupun teknis.
Pemerintah daerah diminta segera mengusulkan calon penerima pengganti bagi yang tidak memenuhi syarat.
“Ini yang perlu untuk secepatnya dari pemerintah daerah untuk melakukan pengusulan kembali untuk calon pengganti walaupun ada yang tidak lolos verifikasi,” kata Recky Walter Lahope, Kamis, 06/08/2026.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Sulawesi Barat Maddareski Salatin menyatakan bahwa lebih dari 2.000 unit telah mengantongi Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal.
“Alokasinya sebenarnya sudah terpenuhi. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan pelaksanaan di lapangan,” kata Maddareski Salatin, Kamis, 06/08/2026.
Dampak dan Proyeksi Kuota
Capaian pelaksanaan bantuan perumahan swadaya ini akan menjadi indikator penting bagi pemerintah pusat dalam menentukan besaran kuota bantuan pada tahun berikutnya.
Pemerintah pusat menargetkan kuota nasional yang lebih besar pada tahun depan, sehingga kinerja daerah sangat menentukan tambahan alokasi.
“Ini menjadi barometer untuk bantuan tahun berikutnya. Kalau misalnya kita penuhi, pasti kan menjadi catatan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PKP,” kata Maddareski Salatin, Kamis, 06/08/2026.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah rumah tidak layak huni di Sulawesi Barat masih mencapai sekitar 97.000 unit dengan data teridentifikasi sebanyak 12.729 rumah, serta kekurangan kebutuhan rumah atau backlog tercatat sebanyak 13.674 unit.
Leave a Reply Cancel reply