Bahas UMP 2027, Gubernur Sulsel Perkuat Dialog dengan Serikat Pekerja dan Pengusaha
Pojoksulsel.com, Makassar, Jumat, 13 November 2026 — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menggelar silaturahmi bersama serikat pekerja, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan perangkat daerah untuk membahas proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027.
Silaturahmi Jadi Ruang Dialog Ketenagakerjaan
Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Forum itu menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, dan mencari solusi bersama, khususnya terkait penetapan UMP Sulsel Tahun 2027.
Menurut Gubernur Andi Sudirman, komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting untuk membangun kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 13 November 2026.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, ia menyebut pemerintah provinsi ingin lebih konkret memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh.
Bagian dari langkah itu, pemerintah provinsi memetakan arah pembangunan ke depan.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ujarnya.
Andi Sudirman menilai pekerja dan buruh menjadi salah satu parameter penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
Ia pun berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan semakin memahami kondisi, kebutuhan, dan aspirasi para pekerja serta serikat buruh.
UMP 2027 Berpedoman pada Aturan dan Data Resmi
Dalam proses penetapan UMP 2027, Gubernur menegaskan seluruh pihak harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat.
Data statistik resmi juga menjadi landasan penting dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
Andi Sudirman mengajak seluruh unsur yang hadir menjaga dialog yang terbuka dan saling menghormati.
Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi yang terukur.
Sementara itu, pengusaha diharapkan menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Harmonisasi Hubungan Industrial dan Keberlangsungan Usaha
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap terbangun hubungan industrial yang harmonis.
Kebijakan pengupahan diharapkan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Pemerintah provinsi menyebut forum seperti ini sebagai agenda rutin untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha.
Leave a Reply