Dirlantas Polda Sulsel Tegaskan Tak Ada Ampun bagi Pelaku Balap Liar, Denda Rp3 Juta
Pojoksulsel.com, Makassar, Jumat, 13/11/2026 — Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku balap liar dan pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas berisiko tinggi dalam Operasi Zebra Pallawa 2026 menjelang Natal dan Tahun Baru.
Balap Liar Tanpa Toleransi
Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel, Kombes Pol Pria Budi, mengatakan pelaku balap liar dapat dikenakan ancaman denda maksimal Rp3 juta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penegasan itu disampaikan saat membuka latihan Pra Operasi Zebra Pallawa 2026 di Aula Biru Ditlantas Polda Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
“Apa pelanggarannya. Salah satunya adalah melanggar arus lalu lintas. Ini nggak ada maaf ini, saya sampaikan di sini tidak ada maaf,” kata Kombes Pol Pria Budi, Dirlantas Polda Sulsel, Jumat, 13/11/2026.
Menurutnya, balap liar merupakan pelanggaran serius karena berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Balap liar, ini juga tidak ada maaf. Apabila ditemukan nanti akan apa namanya diberikan ancaman Rp3.000.000 denda maksimal, kepada pelanggar apabila kedapatan melakukan balap liar, Rp3.000.000 ancaman maksimalnya,” kata Kombes Pol Pria Budi, Dirlantas Polda Sulsel, Jumat, 13/11/2026.
Meski demikian, besaran denda yang dijatuhkan menjadi kewenangan hakim melalui proses persidangan.
Polisi hanya melakukan penindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Nanti silakan para hakim yang mempunyai otoritas untuk memutuskan apakah didenda Rp3.000.000 atau kurang. Tapi kami sebagai petugas sudah memberikan warning bahwa balap liar ini berpotensi sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas,” kata Kombes Pol Pria Budi, Dirlantas Polda Sulsel, Jumat, 13/11/2026.
Melawan Arus dan Bonceng Tiga
Selain balap liar, kepolisian menyasar pengendara yang melawan arus dan berboncengan tiga orang.
Menurut Pria Budi, pelanggaran tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan dengan dampak fatal bagi pengendara maupun pengguna jalan lainnya.
“Kemudian juga pelanggar-pelanggar lalu lintas yang mungkin bonceng tiga. Nah, ini juga berpotensi kecelakaan lalu lintas dan nantinya akan ditindak secara tegas dan terukur terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi kepada kecelakaan lalu lintas yang berakibat kepada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas,” kata Kombes Pol Pria Budi, Dirlantas Polda Sulsel, Jumat, 13/11/2026.
Rekayasa Lalu Lintas dan Pengawasan
Pria Budi menilai kebiasaan melawan arus tidak sepenuhnya disebabkan perilaku pengendara.
Kondisi infrastruktur jalan dan pola pergerakan masyarakat juga dinilai menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian bersama.
Dia mencontohkan kondisi jalan frontage di Makassar yang terkadang membuat pengendara memilih jalan pintas dengan melawan arus karena tidak ingin memutar terlalu jauh.
“Di satu sisi masyarakat mau cepat dia, mungkin mengantar anak sekolah sehingga infrastruktur jalan tidak memungkinkan mungkin memutar jauh. Sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk melanggar arus, begitu,” kata Kombes Pol Pria Budi, Dirlantas Polda Sulsel, Jumat, 13/11/2026.
Karena itu, dia meminta jajaran Satlantas Polrestabes Makassar mempelajari kemungkinan penerapan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kebiasaan pengendara melawan arus.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah kanalisasi atau pengaturan arus kendaraan pada periode ketika aktivitas masyarakat meningkat.
“Coba lakukan treatment-treatment biarpun bukan 100 persen untuk menyelesaikannya tapi ada upaya-upaya instansi terkait termasuk kepolisian dalam mengurai tersebut,” kata Kombes Pol Pria Budi, Dirlantas Polda Sulsel, Jumat, 13/11/2026.
Pria Budi menjelaskan, kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan petugas di lapangan.
Namun, penerapannya harus dilakukan secara terukur dan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan.
Dia menambahkan, pengaturan tersebut dapat diterapkan dengan pengawalan petugas pada periode tertentu.
Setelah kepadatan berkurang, pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula.
Operasi Zebra Pallawa 2026 berlangsung selama 14 hari.
Pria Budi berharap penindakan, pengaturan lalu lintas, dan edukasi masyarakat dapat menekan angka pelanggaran selama operasi.
“Dan kami berupaya 14 hari operasi Zebra ini tahun 2026 ini berupaya secara maksimal dalam waktu yang 14 hari ini bisa mengurangi-mengurangilah permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita di Sulawesi Selatan ini,” kata Kombes Pol Pria Budi, Dirlantas Polda Sulsel, Jumat, 13/11/2026.
Leave a Reply