Daftar Lengkap 29 Pejabat Eselon II Pemkot Makassar yang Dirombak

Daftar Lengkap 29 Pejabat Eselon II Pemkot Makassar yang Dirombak

Pojoksulsel.com, Makassar, Jumat, 20/11/2026 — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin merombak 29 jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelantikan berlangsung di Balai Kota Makassar dan mencakup kepala dinas, kepala badan, staf ahli, hingga pejabat sekretariat daerah.

Dasar dan Alasan Perombakan Jabatan

Rotasi ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 800.1.3.3/015/BKPSDMD/Wali Kota/XI/2026.

Keputusan tersebut berlaku efektif sejak hari pelantikan, Jumat, 20/11/2026.

Munafri menjelaskan pergeseran jabatan dilakukan untuk menjawab tantangan pelayanan publik di Makassar.

Tantangan itu mencakup pelayanan kesehatan, pendataan yang belum maksimal, hingga potensi konflik sosial.

Dia mengakui proses perombakan terkesan cepat dan tiba-tiba.

Namun rotasi dilakukan berdasarkan prinsip manajemen organisasi untuk menyuntikkan semangat baru dalam birokrasi.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya bicara angka-angka, tapi kita tidak tahu peraturan itu berdampak langsung pada masyarakat,” kata Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, Jumat, 20/11/2026.

Munafri juga menegaskan rotasi bukan akhir dari proses pemerintahan.

Dia menyebut sistem pemerintahan bersifat dinamis dan menuntut resiliensi tinggi dari para pemimpinnya.

Daftar 29 Pejabat Eselon II yang Bergeser

Evy Aprialti sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Makassar dan kini menjadi Kepala Dinas Perpustakaan Makassar.

Dr. Aryati Puspasari Abady bergeser dari Kepala Dinas Perpustakaan Makassar menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Makassar.

Nirman Niswan Mungkasa sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Makassar dan kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Makassar.

Ahmad Namsum berpindah dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Makassar menjadi Kepala Dinas Kearsipan Makassar.

Fahyuddin sebelumnya Kepala Dinas Kearsipan Makassar dan kini menjadi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar.

Andi Rahmat bergeser dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Makassar.

Muhammad Dahlan sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Makassar dan kini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Makassar.

Dahyal berpindah dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Makassar menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Makassar.

Firman Hamid Pagarra sebelumnya Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Makassar dan kini menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar.

Muhammad Roem bergeser dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar.

Syamsul Bahri sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar dan kini menjabat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Makassar.

Arlin Ariesta berpindah dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Makassar menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Makassar.

Muhammad Fadli sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Makassar dan kini menjadi Kepala Dinas Pendidikan Makassar.

Achi Soleman bergeser dari Kepala Dinas Pendidikan Makassar menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Makassar.

Muhammad Mario Said sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Makassar dan kini menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Makassar.

Zainal Ibrahim berpindah dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Makassar menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar.

M Nandar Sabara sebelumnya Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Makassar dan kini menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Makassar.

Mahyuddin bergeser dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Makassar menjadi Kepala Dinas Penataan Ruang Makassar.

Muhammad Fuad Azis sebelumnya Kepala Dinas Penataan Ruang Makassar dan kini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar.

Zuhaelsi Zubir berpindah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar.

Helmy Budiman sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar dan kini menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Makassar.

Irwan Rusfiady Adnan bergeser dari Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Makassar menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Makassar.

Andi Ani Mulyani Wahyuddin sebelumnya Direktur Unit Pelaksana Teknis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Makassar dan kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Makassar.

Nursaidah Sirajuddin berpindah dari Kepala Dinas Kesehatan Makassar menjadi Direktur Unit Pelaksana Teknis UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Makassar.

Kaharuddin Bakti sebelumnya Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Makassar dan kini menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar.

Aulia Arsyad bergeser dari Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar menjadi Kepala Dinas Pertanahan Makassar.

Sri Sulsilawati sebelumnya Kepala Dinas Pertanahan Makassar dan kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Makassar.

Muhamad Hatim berpindah dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Makassar.

Fatur Rahman sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Makassar dan kini menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Makassar.

Pesan untuk Pejabat Lama dan Pejabat Baru

Munafri meminta pejabat lama dan pejabat baru membangun komunikasi selama masa transisi.

Dia mengingatkan keduanya agar tidak saling menutup akses data maupun anggaran agar program yang berjalan tetap berlanjut.

“Apa yang ditinggalkan dan apa yang didapatkan, ini bukan musuh. Kepala OPD sebelumnya dengan kepala OPD yang baru harus mampu membangun komunikasi. Kalau data-data disembunyikan, program yang sudah ada anggarannya dikunci, terus apa yang mau kita dapat? Padahal ini harus berkelanjutan agar pelayanan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Perombakan ini diharapkan mendorong perubahan nyata dalam pelayanan publik di Kota Makassar ke depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tutup