Pemprov Sulsel Minta HKTI Perkuat Akses Petani ke Teknologi, Modal, dan Pasar
Pojoksulsel.com, Makassar, Senin, 05/10/2026 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani melalui perluasan akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar.
Pemprov Sulsel mendorong HKTI perkuat akses petani
Andi Winarno Eka Putra, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, menyampaikan harapan tersebut saat mendampingi Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi pada pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026‑2031 di Four Points by Sheraton Makassar, Minggu lalu.
“HKTI harus hadir di tengah-tengah petani. Bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai mitra yang mampu menyerap aspirasi, membantu mencari solusi, memperkuat kelembagaan petani, serta membuka akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar,” kata Andi Winarno.
Penguatan kelembagaan petani dianggap penting agar petani tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai pelaku usaha.
Strategi HKTI untuk anggota
Pengurus HKTI Sulawesi Selatan diharapkan memperkuat konsolidasi hingga tingkat petani dan memperjuangkan kepentingan petani secara nyata.
“Musyawarah daerah ini hendaknya menjadi momentum untuk menghasilkan kepengurusan yang solid dan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan petani,” ujarnya.
Andi Winarno juga mendorong HKTI Sulawesi Selatan membangun kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Transformasi pertanian HKTI
Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding mengatakan konsolidasi organisasi di daerah perlu diikuti dengan program yang mampu menjawab tantangan sektor pertanian.
Hasil Musyawarah Nasional ke-10 HKTI menetapkan lima agenda transformasi pertanian, yaitu penguatan kapasitas petani, kaderisasi dan regenerasi petani, penguatan kelembagaan ekonomi petani, perluasan akses pasar dan ekspor, serta penguatan peran HKTI sebagai organisasi yang solutif.
“Lima agenda transformasi pertanian ini menjadi bagian dari arah kerja HKTI,” kata Karding.
Menurut Karding, penguatan organisasi perlu berjalan seiring dengan pengembangan teknologi, hilirisasi produk lokal, peningkatan daya saing, serta perlindungan sumber daya alam.
Struktur pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan yang baru dilantik mencakup kepala daerah, legislator, dan tokoh daerah.
Dampak dan kesimpulan upaya HKTI
Upaya pemerintah provinsi dan HKTI ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani Sulawesi Selatan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap teknologi, modal, dan pasar.
Kolaborasi antarstakeholder menjadi kunci untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
Leave a Reply